Bauntungbanua.id, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menonjolkan kualitas tata kelola melalui dua penghargaan yang diterima dari Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tahun 2026.

Dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Banjarbaru memperoleh predikat Kategori Istimewa, menegaskan keberhasilan kota ini dalam memperbaiki sistem hukum di lingkungan pemerintah daerah.

Di bidang yang sama, penilaian Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menempatkan Banjarbaru pada Peringkat II dengan label Sangat Baik (AA) dan skor 91, menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan dokumen hukum yang terstruktur dan mudah diakses.

Penghargaan tersebut diserahkan saat Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby hadir dalam apel pagi peringatan Hari Pengayoman dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke‑81 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika wilayah Kalimantan Selatan, Rabu 19 Agustus 2026.

Lisa menegaskan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah kota untuk menegakkan kedaulatan hukum dan meningkatkan layanan publik. “Kami akan terus menjaga dan meningkatkan standar ini demi kepastian hukum bagi masyarakat Banjarbaru,” ujarnya.

Dengan JDIH yang kuat, informasi hukum kini lebih cepat dan transparan, memudahkan baik warga maupun aparatur dalam mengakses peraturan dan produk hukum yang relevan.

Penghargaan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan Banjarbaru tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari kualitas tata kelola yang berbasis hukum, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah kota berjanji tidak berpuas diri, melanjutkan upaya memperbaiki regulasi, memperkuat pengelolaan informasi hukum, serta meningkatkan responsivitas layanan publik.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *