Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pada Rapat Koordinasi Penyesuaian E‑Walidata yang digelar di Banjarmasin pada Kamis, 27 Agustus 2026, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menekankan pentingnya memperkuat tata kelola data sektor koperasi dan usaha kecil.
Menurutnya, data yang akurat, lengkap, mutakhir, konsisten, dan terintegrasi bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan dasar bagi kebijakan pemerintah dan program pembangunan.

“Data merupakan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang baik, sementara perencanaan yang tepat membutuhkan data yang akurat,” ujarnya.
Rahmaddin menambah bahwa data yang dibutuhkan meliputi jumlah dan kondisi koperasi, tingkat keaktifan, perkembangan usaha kecil, profil pelaku usaha, kebutuhan pembinaan, akses pembiayaan, legalitas, serta kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah.

Pengelolaan data harus bersifat terpadu agar dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan.
Penyesuaian E‑Walidata tidak dipandang hanya sebagai perubahan aplikasi, melainkan sebagai upaya memperbaiki seluruh proses tata kelola data—mulai dari pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, hingga verifikasi dan validasi.

“Sistem yang baik tidak akan menghasilkan data yang baik apabila proses pengumpulan datanya tidak baik. Aplikasi yang baik juga tidak akan memberikan manfaat apabila data yang dimasukkan tidak akurat atau tidak diperbarui,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Rahmaddin mengusulkan inventarisasi dan pemetaan data yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM serta Balai Pelatihan Koperasi dan UKM untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perencanaan daerah.
Ia juga meminta penyelarasan definisi, indikator, format, sumber data, dan mekanisme pemutakhiran melalui forum koordinasi, serta identifikasi data yang masih kurang, yang perlu diperbarui, atau yang harus diverifikasi.
“Setelah kegiatan ini, saya berharap kita tidak berhenti pada diskusi saja, tetapi menghasilkan kesepakatan dan rencana tindak lanjut yang jelas. Kita harus membangun budaya kerja yang menempatkan data sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan,” kata Rahmaddin.
Dengan pemahaman yang jelas tentang kepemilikan data, sumber, jadwal pemutakhiran, serta proses verifikasi dan validasi, diharapkan data sektor koperasi dan usaha kecil di Kalimantan Selatan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.


