Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani persoalan perumahan, termasuk backlog dan rumah tidak layak huni (RTLH). Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, menekankan bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tetapi juga berperan penting dalam membentuk keluarga yang sehat, aman, produktif, dan sejahtera. Dengan demikian, penyediaan rumah layak huni menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Data menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di Kalimantan Selatan masih cukup besar, dengan backlog perumahan mencapai 263.868 unit dari aspek penghunian dan 196.164 unit dari aspek kepemilikan. Dalam menjawab persoalan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disperkim terus memberikan intervensi, termasuk penanganan RTLH sebanyak 413 unit pada tahun 2026.

Capaian penanganan RTLH tersebut masih perlu diperluas, sehingga pola kerja penanganan perumahan perlu diarahkan menjadi lebih terpadu, berbasis data, dan berbasis kolaborasi. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam pendataan, verifikasi, dan penanganan RTLH, serta memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang berhasil dibangun atau diperbaiki, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak, aman, sehat, dan bermartabat.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *