Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa pemerintah kini memperketat penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar empat puluh entitas di Kalimantan yang terkait dengan kasus karhutla, dan di antaranya 11 perusahaan berada di Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa selain mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, mengingat praktik pembakaran lahan untuk membuka lahan dengan biaya murah tidak dapat ditolerir lagi karena dampaknya pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Penegakan pidana terhadap individu akan dilakukan bersama aparat kepolisian, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk menuntut kerugian negara serta biaya pemulihan lingkungan dari perusahaan yang bersalah.

Menurut Jumhur, hingga tahun 2026 sudah ada sekitar tiga puluh perusahaan yang kasusnya sedang diproses, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp5 triliun dan biaya pemulihan hampir Rp10 triliun.

Secara nasional, polisi telah menamai sekitar 72 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla di sembilan wilayah Polda.

Pemerintah berharap besarnya sanksi dan nilai kerugian tersebut dapat memberikan efek jera, sehingga praktik pembakaran lahan tidak kembali terjadi.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *