Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa sertifikat tanah bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) bukan sekadar kertas legalitas, melainkan aset yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara produktif.
Pada Rabu, 2 September 2026, ia menyerahkan sertifikat kepada 40 keluarga di Desa Mekar, Kabupaten Banjar. Menurut Wiyagus, penerima diharapkan tidak hanya menyimpan hak milik, melainkan merawat tanah itu agar tidak mudah dijual hanya demi kebutuhan ekonomi jangka pendek.

“Sertifikat ini bukan sekadar hak milik, melainkan aset yang harus dijaga,” ujarnya di lokasi penyerahan.
Ia menambahkan bahwa legalitas tanah harus diikuti dengan upaya menciptakan permukiman yang sehat dan layak, sehingga pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membuka akses infrastruktur, air bersih, dan jalan.

Program ini tidak berhenti pada pemberian sertifikat; pemerintah ingin tanah yang telah memiliki kepastian hukum juga berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
Wiyagus mengajak semua pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, Badan Pertanahan Nasional, serta stakeholder lainnya—untuk bersinergi dalam mengawal keberlanjutan program ini.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar legalitas tanah dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik dari segi kepastian hukum, kualitas lingkungan, maupun kesejahteraan ekonomi.
Harapannya, penerima sertifikat akan mengelola asetnya dengan tanggung jawab, sehingga nilai manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh mereka saat ini, tetapi juga oleh keluarga dan generasi berikutnya.


