Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 pada rapat paripurna DPRD di Banjarmasin, Rabu 9 September 2026.
Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa penyampaian rancangan ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD, serta berharap usulan tersebut dapat memenuhi harapan masyarakat.

Rancangan APBD 2027 disusun berdasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, kebijakan pusat, kondisi ekonomi makro, dan aspirasi warga.
RKPD 2027 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas”. Target makro yang diincar meliputi pertumbuhan ekonomi 6,5 %, IPM 75,5, angka kemiskinan 3,41 % dan pengangguran terbuka 4,05 %.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp8,003 triliun, terdiri dari PAD Rp5,266 triliun, transfer sekitar Rp2,613 triliun, dan pendapatan lain yang sah Rp123,497 miliar.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp8,603 triliun, dengan alokasi belanja operasi Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer Rp1,605 triliun.

Dengan struktur tersebut muncul defisit sekitar Rp600 miliar. Defisit akan ditutup lewat penerimaan pembiayaan Rp700 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan Rp100 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, sehingga pembiayaan netto Rp600 miliar menyeimbangkan anggaran.
Syarifuddin mengharapkan pembahasan rancangan ini dapat segera dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD untuk mencapai kesepakatan tepat waktu. Pemerintah provinsi berharap APBD 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan menekankan pentingnya kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan dewan legislatif.


