Bauntungbanua.id, Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar meningkatkan pengendalian intern dengan mengadopsi manajemen risiko pada tiap perangkat daerah.
Langkah ini dibahas dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah 2026 yang diadakan Bapperida di William Tandiono Building, Gambut, Selasa, 8 September 2026.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah, H Yudi Andrea, yang mewakili Bupati Saidi Mansyur. Narasumber utama adalah Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Ayi Riyanto, serta Auditor Ahli Madya Mas Agus Sutaryat yang mengkoordinasikan pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah.
Yudi menekankan bahwa manajemen risiko penting agar tujuan, sasaran, dan target pembangunan dapat tercapai secara terukur. Ia mengingatkan bahwa pembangunan kini dihadapkan pada beragam risiko, mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, hingga masalah sosial.

Menurutnya, perencanaan tidak cukup sekadar menyusun program dan anggaran; setiap OPD harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang langkah mitigasi risiko. “Manajemen risiko harus menyatu dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi,” tegasnya, menambahkan bahwa kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di masing‑masing organisasi.
Yudi juga mengingatkan agar register risiko tidak menjadi sekadar dokumen administratif, melainkan alat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan monitoring pengendalian.

Ia berharap workshop menghasilkan tindak lanjut nyata, dengan Bapperida dan Inspektorat terus mengawal penerapan risiko sehingga tercapai peningkatan efektivitas, efisiensi, kualitas layanan, dan manfaat bagi masyarakat.
Dua harapan utama Yudi: pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi menjalankan manajemen risiko; kedua, kepala OPD dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dengan sinergi antara Pemkab Banjar, BPKP, dan perangkat daerah, ia yakin manajemen risiko akan berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.


