Bauntungbanua.id, Martapura – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengunjungi Kantor Desa Indrasari, Martapura, pada Jumat, 4 September 2026, sebagai bagian dari kerja lapangan mereka.

Kunjungan itu disambut hangat oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, Sekda Banjar H. Yudi Andrea, Plt Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Kepala DPMD Hafizh Anshari, serta sejumlah stakeholder daerah.

Rifqinizamy memuji Kabupaten Banjar sebagai pelopor desa anti‑maladministrasi di Indonesia dan menekankan pentingnya alokasi dana hibah daerah untuk mendukung pendampingan operasional Ombudsman di desa‑desa lain.

“Langkah reformasi ini penting untuk menjaga indeks birokrasi Kalimantan Selatan tetap unggul lewat pendekatan objektif dan tata kelola yang bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mulai 2027, indikator kinerja birokrasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan dinilai oleh Ombudsman RI sesuai regulasi terbaru Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri, yang nantinya akan memengaruhi besaran Transfer ke Daerah (TKD).

Rifqinizamy menegaskan, “Ombudsman hadir untuk memastikan transparansi dan mencegah maladministrasi. Pengelolaan administrasi yang akuntabel dapat menekan potensi korupsi secara signifikan.”

Wakil Ketua Ombudsman, Rahmadi Indra Tektona, juga memberi apresiasi kepada Banjar, Balangan, dan Kotabaru atas upaya mereka menerapkan sistem pengawasan dan perbaikan layanan di tingkat desa.

“Penguatan pelayanan publik sampai ke desa memberi dampak maksimal bagi masyarakat. Pemerintahan yang tertib mengurangi celah pelanggaran, sehingga aparatur desa dapat bekerja tanpa rasa takut,” katanya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran internal, Ombudsman memuji kolaborasi mandiri pemerintah daerah yang tidak menimbulkan beban biaya dari pusat.

Bupati Saidi Mansyur menegaskan komitmen Banjar untuk meningkatkan kualitas layanan publik hingga ke desa, mengingat Kab. Banjar memiliki 277 desa, terbanyak di Kalimantan Selatan. Setelah Desa Indrasari dan Awang Bangkal Barat menjadi contoh, targetnya adalah menambah 20 desa lagi ke dalam program pendampingan.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan daerah, serta harapan agar perbaikan layanan publik tidak hanya tercatat di atas kertas, melainkan terwujud dalam kepastian waktu, kejelasan biaya, dan good governance.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *