Bauntungbanua.id, Martapura – Pada Senin pagi, Bupati Banjar H Saidi Mansyur melantik 23 kepala desa (pambakal) hasil Pilkades serentak dan Penunjukan Antar Waktu (PAW) 2026 di Bukit Bintang Park and Resort, Martapura.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Bakesbangpol, unsur Forkopimcam, pimpinan APDESI, serta perangkat desa.
Dari 23 pambakal yang diangkat, 20 berasal dari pemilihan serentak—11 petahana dan 9 pendatang baru—sedangkan 3 lainnya terpilih lewat mekanisme PAW. Kepala desa terpilih baru akan menjabat selama 8 tahun, sementara yang PAW menyelesaikan sisa masa jabatan 4 tahun ke depan.

Bupati Saidi memberi apresiasi tinggi kepada semua pihak, khususnya Forkopimda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), atas proses demokrasi desa yang tertib, aman, dan kondusif.
Ia menekankan bahwa pelantikan ini menjadi tonggak sejarah bagi pemerintah daerah serta para pambakal yang baru, selaras dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Saidi juga menuturkan beberapa pesan strategis: bangun sinergi dan komunikasi, susun rencana pembangunan desa, jaga akuntabilitas serta tata kelola keuangan, tingkatkan layanan publik, pertahankan sikap tenang, dan rangkul seluruh masyarakat.

“Mulai detik ini, hilangkan sekat kubu. Di hadapan saya hanya ada satu kesatuan warga desa. Jadilah pembakal penyejuk yang mampu menyatukan semua pihak,” tegasnya.
Ia berharap pelantikan ini dapat memastikan roda pemerintahan dan agenda pembangunan desa tetap optimal, menuju desa yang mandiri, tertib administrasi, dan berdaya saing ekonomi serta sosial.
Kepala DPMD Banjar Hafizh Anshari menjelaskan bahwa 23 pambakal terdiri dari 20 hasil Pilkades dan 3 PAW yang berasal dari Desa Sungai Alat, Podok, dan Tambak Baru Ulu.

Setelah resmi menjabat, para pambakal diberikan tiga bulan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu, DPMD menyiapkan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada bulan Oktober.
Bimtek nanti akan membahas pengenalan awal pemerintahan desa, kepemimpinan, kebijakan publik, hingga pelayanan publik (service excellence), dengan penekanan khusus pada pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.
Hafizh menambahkan bahwa program retret belum ada kepastian resmi; fokus utama saat ini adalah pelaksanaan Bimtek agar 23 pambakal dapat menjalankan pemerintahan desa secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Reporter: Rifky Zidane | Editor: Ronny Lattar | Uploader: Suhendra


