Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Inspektorat Daerah, Dinas PMD, Dinas Kominfo, dan KPK RI kembali menorehkan langkah antikorupsi hingga ke level desa. Pada 29 September 2026, kegiatan Penilaian Desa Antikorupsi dilaksanakan di Karang Jawa Muka, Hulu Sungai Selatan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kalsel yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Iwan Ristianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Tim penilai terdiri dari perwakilan lintas sektor – KPK, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas PMD dan Kominfo di kedua tingkat pemerintahan. Penilaian mencakup lima aspek: tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Hasilnya, Karang Jawa Muka memperoleh total skor 93, menjadikannya Desa Percontohan Antikorupsi dengan predikat Istimewa. Ini menambah daftar desa antikorupsi di Kalimantan Selatan menjadi enam, setelah Bumi Jaya, Pagat, Waringin, Baruh Panyambaran, dan Indrasari.

Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan H. Suriani menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak, terutama KPK, provinsi, dan kabupaten, yang membantu proses pembinaan budaya antikorupsi.

Kepala Desa Karang Jawa Muka, Nurhasan, menegaskan prestasi ini hasil kerja keras seluruh perangkat desa, lembaga, dan masyarakat. Ia menambahkan bahwa tim penilai memberikan tujuh catatan yang akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan budaya korupsi benar‑benar sirna di desa tersebut.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *