Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat proses penilaian STBM Award 2026 dengan menyiapkan tim penilai dan verifikator yang melibatkan berbagai sektor. Rapat koordinasi di Banjarbaru, Rabu 16 September 2026, menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sebelum penilaian kabupaten/kota dilaksanakan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular serta Kesehatan Lingkungan, Rizqy Nofal, menegaskan bahwa tujuan penilaian bukan sekadar memeriksa kelengkapan dokumen atau menentukan pemenang. Lebih penting, lima pilar STBM harus terbukti berjalan dengan baik dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Tim penilai akan terdiri atas perwakilan Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan karena pelaksanaan STBM menyentuh perencanaan pembangunan, infrastruktur sanitasi, pemberdayaan desa, hingga pengelolaan lingkungan.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas susunan tim, pembagian tugas, instrumen dan kriteria penilaian, mekanisme verifikasi data dukung, serta tahapan pelaksanaan hingga pleno hasil penilaian. Nofal menekankan bahwa data yang diserahkan oleh kabupaten/kota harus mencerminkan kondisi lapangan secara akurat.

STBM Award 2026 akan memberi penghargaan kepada desa atau kelurahan yang berhasil menghentikan buang air besar sembarangan (SBS) dan menerapkan lima pilar STBM secara berkelanjutan: Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta Pengelolaan Air Limbah Cair Rumah Tangga.

Penilaian tak hanya melihat capaian lima pilar, melainkan juga menilai komitmen pemerintah daerah, regulasi, pembiayaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, inovasi, keberlanjutan program, dan dukungan sarana sanitasi.

Rapat diakhiri dengan rencana penyusunan Surat Keputusan Tim Penilai/Verifikator STBM Award Provinsi Kalsel 2026 sebagai landasan tugas. Hasil penilaian diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari proses penghargaan, melainkan juga bahan evaluasi dan pembinaan bagi kabupaten/kota agar pelaksanaan STBM terus berkelanjutan.

“Penilaian yang objektif, transparan, terukur, dan akuntabel akan memastikan STBM tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan menghasilkan peningkatan kualitas sanitasi serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat,” pungkas Nofal.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *