Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan baru-baru ini menggelar sosialisasi tentang rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Banua (DATU SOBAN). Acara itu dipandu oleh Kepala Dinsos, M. Farhanie, yang menekankan pentingnya landasan hukum yang jelas untuk proses pengumpulan, verifikasi, validasi, pembaruan, hingga pemanfaatan data.

Sejak peluncurannya pada November 2021, DATU SOBAN telah menjadi gudang data kesejahteraan sosial di provinsi ini, mencakup 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan 12 jenis Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial dari 13 kabupaten/kota.

Farhanie mencatat bahwa data tersebut tidak hanya dipakai oleh Dinsos, melainkan juga oleh perangkat daerah lain. Karena itu, regulasi yang kuat diperlukan agar pengelolaan data lebih tertib, terpadu, dan berkelanjutan.

Ia juga mengungkapkan beberapa kendala yang masih ada, antara lain perbedaan data antar‑instansi, pembagian peran yang belum seragam, serta pembaruan data yang belum dilakukan secara rutin. Kondisi ini harus diperbaiki agar data yang dipakai pemerintah benar‑benar mencerminkan situasi lapangan.

Dalam konteks itu, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama menjadi faktor pendorong. “Pengelolaan data sosial di daerah harus selaras dengan DTSEN. DATU SOBAN kita perkuat agar bisa mendukung kebutuhan data daerah sekaligus mengikuti kebijakan nasional,” ujar Farhanie.

Selain akurasi dan kemutakhiran, keamanan data juga menjadi prioritas. Farhanie menekankan pentingnya mematuhi Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pertukaran data antar perangkat daerah tetap bertanggung jawab.

Penguatan DATU SOBAN dipandang krusial seiring upaya Pemerintah Provinsi Kalsel mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial, yang telah diuji coba di Kota Banjarmasin. “Ketepatan data menentukan ketepatan sasaran program. Kalau datanya akurat dan mutakhir, kebijakan serta bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Sosialisasi tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lain untuk memberikan masukan sebelum regulasi final ditetapkan. Farhanie mengajak jajaran Dinsos kabupaten/kota aktif menyampaikan kendala dan kebutuhan yang mereka temui di lapangan, agar aturan yang dihasilkan benar‑benar dapat dijalankan.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *