Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lewat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel sedang menggali cara pembiayaan rumah yang lebih fleksibel bagi korban bencana dan warga yang harus relokasi.
Pembahasan ini dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi dan Fasilitasi Pembiayaan Rumah untuk Masyarakat Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi, yang diadakan pada Kamis, 17 September 2026, di aula kantor Disperkim Kalsel, Banjarbaru.

Kepala Disperkim, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, menyebut bahwa topik ini lebih bersifat mikro dibandingkan rencana makro RP3KP, karena menitikberatkan pada kebutuhan spesifik korban bencana.

Ia menjelaskan bahwa bantuan pemerintah rata‑rata hanya sekitar Rp20 juta per unit, cukup sebagai stimulus namun tidak menutup kebutuhan rumah yang rusak parah. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan skema kredit dari bank dengan beban bunga yang lebih ringan.

Beberapa opsi dibahas, termasuk memanfaatkan mekanisme pembiayaan rumah berpenghasilan rendah (MBR) dengan suku bunga yang diturunkan khusus untuk korban bencana.
Dalam FGD, perwakilan BNI, BTN, dan Bank Kalsel turut hadir untuk menilai kelayakan skema dari sisi penyedia kredit. Rahmiyanti menekankan bahwa pemerintah menginginkan solusi paling ideal, sementara bank tentunya akan mempertimbangkan profitabilitas dan keberlanjutan.
Harapannya, lewat dialog lintas sektor ini, Disperkim Kalsel dapat menemukan titik temu antara kebutuhan mendesak korban bencana dan kebijakan pembiayaan perbankan, sehingga bantuan rumah tidak semata tergantung pada anggaran pemerintah.


