Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, pada Selasa 1 September 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda).

Raperda pertama merupakan perubahan atas Perda Provinsi Kalsel No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda kedua mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Gubernur Kalsel, Muhidin, mengapresiasi kerja sama DPRD, khususnya Panitia Khusus dan Badan Anggaran, dalam pembahasan kedua rancangan tersebut. Ia menekankan bahwa prosesnya mengedepankan kehati-hatian, kepatuhan pada peraturan, serta kepentingan masyarakat Kalsel.

Menurut Muhidin, revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut evaluasi Menteri Dalam Negeri dan selaras dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ia menegaskan komitmen daerah untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang efektif, efisien, akuntabel, adil, dan mempermudah layanan bagi warga serta pelaku usaha.

Sementara itu, perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah persetujuan bersama, pemerintah provinsi akan melanjutkan proses sesuai regulasi. Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register sebelum diundangkan, sementara Raperda Perubahan APBD akan diajukan untuk evaluasi lebih lanjut.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *