Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya dengan pemadaman, melainkan harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Pengendalian Kebakaran 1 Guntung Damar, Banjarbaru, pada sore Jumat, 4 September 2026.

Berdasarkan temuan Polda Kalimantan Selatan, kebakaran tersebut tidak semata‑mata dipicu kondisi alam; terdapat indikasi aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang turut berkontribusi.

Hanif menegaskan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran harus tetap berjalan, dan meminta Kapolda Kalsel untuk mengambil langkah tegas tanpa dipengaruhi kepentingan politik.

Pemerintah pusat akan terus mendampingi upaya penegakan hukum bersama Polda Kalsel dan seluruh aparat keamanan di daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan karhutla tidak dapat mengandalkan pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat, edukasi tentang bahaya sumber api, dan komunikasi langsung di lapangan menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kebakaran di masa depan.


