Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmen menjaga keamanan dan kualitas produk perikanan dengan memperkuat laboratorium pengujian mutu di Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP). Proses reakreditasi sesuai standar SNI ISO/IEC 17025 dilaksanakan pada 11–12 Agustus 2026 dan diawasi oleh tim asesor Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel, Rusdi Hartono, menjelaskan bahwa laboratorium yang terakreditasi menjadi tulang punggung bagi kebijakan dan pengawasan produk perikanan, karena keputusan harus didukung data uji yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Reakreditasi ini memastikan laboratorium kami tetap memenuhi standar, sehingga hasil pengujian dapat dipercaya dan menjadi dasar bagi pengawasan serta penjaminan mutu,” kata Rusdi dalam acara di Banjarbaru, Senin 31 Agustus 2026.

Yudita Nurdiana, kepala UPTD BPMHP, turut mendampingi proses asesmen. Ia menekankan bahwa evaluasi mencakup sistem manajemen mutu, kompetensi personel, metode pengujian, kondisi peralatan, serta prosedur kerja. Masukan dari asesor KAN akan dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan.
Menurut Rusdi, laboratorium yang handal tidak hanya menjamin standar teknis, tetapi juga melindungi konsumen. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil langkah tepat untuk menjaga mutu hasil perikanan, sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha bahwa produk mereka memenuhi persyaratan.
Penguatan laboratorium ini sejalan dengan arahan Gubernur H. Muhidin untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya dalam bidang perikanan. Dislautkan Kalsel juga mengapresiasi profesionalisme tim asesor KAN yang memberikan masukan objektif.
Diharapkan, melalui standar laboratorium yang terus diperkuat, pengawasan mutu perikanan di Kalimantan Selatan akan menjadi lebih optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan yang aman serta berkualitas tetap terjaga.


