Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan pemerintah provinsi meningkatkan langkah percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman pangan di tengah ancaman kemarau panjang, namun hingga akhir September 2026 masih terdapat defisit 74.670 hektare dari target tahunan.
Koordinasi LTT di Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 29 September 2026 dipimpin Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono, dengan narasumber BMKG, BBRMP Kalsel, serta perwakilan program PM‑AAS.
Saptono menegaskan percepatan tanam tidak boleh hanya mengandalkan angka target; harus berlandaskan kondisi lapangan, khususnya ketersediaan air. Ia meminta pemetaan detail wilayah yang masih memiliki jaringan irigasi, sungai, embung, sumur, atau sumber air lainnya.

Identifikasi lahan yang layak ditanami harus segera dilakukan, sekaligus memastikan pompa yang tersedia diposisikan tepat dan berfungsi optimal untuk mendukung petani.
Tim teknis diinstruksikan tidak menunggu kondisi ideal; begitu lahan dan sumber air tersedia, proses tanam harus langsung dimulai agar momentum tidak hilang. Penyuluh dan petugas lapangan diminta menguasai data lokasi air, lahan siap tanam, kebutuhan pompa, benih, serta kendala petani, dengan pembaruan data yang cepat dan akurat.
Data September menunjukkan kesenjangan signifikan: target LTT pusat untuk Kalsel sebesar 25.869 hektare, kemampuan provinsi 4.380 hektare, sementara realisasi hanya 1.934 hektare (7,49%). Secara kumulatif Januari‑September 2026, LTT tercapai 328.132 hektare dari target 402.802 hektare (81,46%), meninggalkan kekurangan 74.670 hektare.

Beberapa kabupaten tampil baik, seperti Hulu Sungai Utara (97,89%), Barito Kuala (95,30%) dan Banjarbaru (94,23%). Sebaliknya, Hulu Sungai Tengah (49,62%), Kotabaru (58,18%) dan Balangan (66,84%) berada di posisi terendah.
Program PM‑AAS juga tertinggal; dari target 16.040 hektare baru terealisasi 258 hektare (1,61%). Kontribusi terbesar berasal dari Hulu Sungai Utara (93 ha), Barito Kuala (57 ha) dan Tapin (48 ha).
Rapat menekankan percepatan jarak panen‑tanam maksimal 14 hari, peningkatan indeks pertanaman, serta produktivitas PM‑AAS minimal 10 ton per hektare. Pemerintah daerah diminta mempercepat olah lahan dan menggunakan varietas unggul yang tahan kekeringan.

Dr. Wahida Anisa Yusuf mengungkap ketidaksesuaian data Luas Baku Sawah (LBS) dengan kondisi nyata, contohnya Kotabaru yang tercatat LBS 6.169,24 ha namun hanya 3.813 ha yang berfungsi sebagai sawah. Ia menilai pembaruan LBS dan sinkronisasi data dengan BPS sangat penting.
Untuk memperkuat pencatatan, pendataan LTT harus dilengkapi foto bukti, koordinat GPS, serta mencakup lahan di luar LBS, padi gogo, lahan kering, tadah hujan, dan lahan CSR. Ancaman kekeringan September‑Desember 2026 juga harus dipetakan, dengan prioritas pada sentra produksi yang masih memiliki sumber air.
Dukungan pompanisasi akan disesuaikan: pompa tiga inci melayani 5‑10 ha, empat inci 10‑20 ha, dan enam inci 20‑30 ha per musim tanam. Hasil PM‑AAS menunjukkan potensi peningkatan, seperti Tabalong dengan 5,945 kg (8,792 ton/ha) dan Barito Kuala dengan 6,22 kg (9,952 ton/ha).
Dengan waktu September masih terbuka, pemerintah daerah diminta tidak hanya melaporkan angka, melainkan melakukan evaluasi potensi tanam hingga tingkat kecamatan, memvalidasi bersama BPS, memperkuat eviden lapangan, mempercepat bantuan pompa, irigasi, mekanisasi, dan penyediaan benih. Percepatan tanam dijadikan pekerjaan lintas sektor yang konkret, sehingga target LTT tidak hanya menjadi angka administratif, melainkan terwujud di lapangan.


