Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa pemerintah provinsi kembali menegaskan komitmen percepatan luas tambah tanam (LTT) padi melalui evaluasi lapangan dan pemetaan potensi lahan serta sumber air untuk periode September hingga Desember 2026.
Rapat koordinasi dan evaluasi capaian LTT 2026 digelar di Yogyakarta pada Kamis 10 September 2026, dengan menghadirkan pejabat Dinas Pertanian Kalsel, tenaga ahli Kementerian Pertanian, serta perwakilan kabupaten/kota se‑provinsi.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa LTT bukan sekadar angka administratif, melainkan indikator krusial untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan regional maupun nasional.

Menurutnya, tantangan utama tahun ini meliputi musim kemarau, keterbatasan air, risiko kekeringan, serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menghambat petani dalam mempercepat tanam.
Karena kondisi tersebut sangat bervariasi antar wilayah, strategi LTT tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap kabupaten dan kecamatan diminta menyesuaikan langkahnya dengan ketersediaan air, jaringan irigasi, potensi lahan, kalender tanam, serta kesiapan petani.
Syamsir menyoroti tiga fokus utama: akurasi data, percepatan tanam berbasis potensi wilayah, dan penanganan permasalahan di lapangan. Data LTT harus melalui verifikasi ketat agar mencerminkan kondisi faktual, bukan sekadar mengejar target.

Selanjutnya, pemerintah daerah diinstruksikan memetakan lahan yang masih layak ditanami, terutama area dengan sumber air yang dapat dimanfaatkan, serta mempertimbangkan pompanisasi, optimasi jaringan irigasi, embung, atau sumber alternatif lainnya.
Setiap kendala yang menghambat LTT harus segera diidentifikasi dan diatasi. Kabupaten/kota diminta menyusun rencana aksi terperinci, mencakup target bulanan, lokasi prioritas, kebutuhan air dan sarana produksi, penanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan pelaporan berkala.
Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—dari Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, BWS, BMKG, ATR/BPN, BPS, penyuluh, hingga TNI/Polri dan kelompok tani—agar pengawalan tidak hanya bersifat administratif, melainkan turun langsung ke lapangan bersama petani.
Ia berharap hasil rapat dapat menghasilkan data yang valid, pemetaan potensi yang lebih akurat, serta langkah percepatan yang realistis, selaras dengan kondisi agroklimat, kapasitas petani, dan keberlanjutan produksi pangan. Target, permasalahan, dan solusinya harus dikerjakan bersama,”


