Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda, Rusma Khazairin, SKM, menegaskan dukungan provinsi terhadap upaya lintas sektor dalam memerangi peredaran uang rupiah palsu. Pernyataan itu disampaikan pada acara pemusnahan uang palsu yang ditemukan oleh perbankan selama Semester I 2026, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Banjarmasin, Rabu 23 September 2026.
Rusma memuji kerja sama antara Bank Indonesia dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) yang terus memperkuat pengawasan demi menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Ia menekankan bahwa rupiah bukan sekadar alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara, sehingga peredaran uang palsu tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi merugikan konsumen, pelaku usaha, dan sektor perbankan.

“Pencegahan dan pemberantasan uang palsu harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemusnahan hari ini merupakan langkah penting dalam rangkaian proses itu,” ujar Rusma.

Uang palsu yang berhasil diidentifikasi akan langsung diproses sesuai prosedur agar tidak kembali beredar. Selain pemusnahan, pemerintah menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang ciri‑ciri keaslian uang, khususnya melalui prinsip 3D: Dilihat, Diraba, dan Diterawang.

Kewaspadaan warga diharapkan terus ditingkatkan seiring kemajuan teknologi dan semakin beragamnya transaksi ekonomi. Rusma menegaskan bahwa penanganan uang palsu memerlukan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perbankan, dan pihak terkait lainnya, mulai dari pencegahan, deteksi, pelaporan, penindakan, hingga pemusnahan.
Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung setiap langkah yang menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi masyarakat. Warga diajak untuk segera melaporkan bila menemukan atau menerima uang yang dicurigai palsu, agar sirkulasi uang tidak kembali mengganggu ekonomi lokal.
Dengan harapan sinergi yang terus diperkuat, Pemprov Kalsel menargetkan pemberantasan uang palsu dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.


