Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi dan memperbaharui Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Syariah, sebagai persiapan Forum Sinergi Pusat‑Daerah ISEF 2026.
Rapat yang dipimpin H. Mairijani di Banjarbaru, Selasa 29 September 2026, menjadi ajang meninjau capaian sektor‑sektor terkait dan menyusun langkah strategis ke depan. Peserta meliputi perangkat daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), akademisi, OJK, Kementerian Agama, BAZNAS, perbankan syariah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Mairijani menekankan bahwa pengisian RAD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan alat ukur nyata untuk menilai sejauh mana program ekonomi syariah telah berjalan dan apa yang masih perlu diperkuat. Ia mengingatkan setiap sektor agar data yang disampaikan mencerminkan realisasi terbaru, terutama untuk tahun 2026 yang hampir selesai.
Data 2026 diharapkan sudah dekat dengan angka realisasi, sementara data 2027 berfungsi sebagai proyeksi dan dasar penetapan target program tahun depan. Indikator utama yang diprioritaskan meliputi pertumbuhan produk halal, aset perbankan syariah, serta indikator ekonomi syariah lainnya, disertai data sektoral yang menunjukkan dukungan daerah terhadap ekosistem syariah.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan keabsahan data yang relevan dengan perkembangan sektor masing‑masing. “Data yang langsung terkait ekonomi syariah harus valid, sedangkan data lainnya dapat menggambarkan pembangunan umum yang pada akhirnya berdampak pada pelaku ekonomi dan masyarakat,” ujar Mairijani.
Hasil evaluasi RAD akan menjadi bahan refleksi pencapaian 2026, bukan sekadar catatan angka, melainkan identifikasi program yang berhasil, capaian yang tercapai, dan area yang perlu dipercepat. Persiapan program 2027, termasuk agenda Ramadan, diharapkan dimulai sejak akhir tahun agar pelaksanaannya lebih matang.

Mairijani juga mengajak semua pihak memperkuat koordinasi dan belajar dari pengalaman daerah lain di Kalimantan untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah.
Dengan basis data yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan ekonomi syariah Kalsel tidak lagi berjalan terpisah, melainkan menjadi satu ekosistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.


