Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut kunjungan kerja Komite II DPD RI yang datang ke Banjarbaru pada 14 September 2026 untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pelaksanaan UU No.41/1999 tentang Kehutanan.

Gubernur H. Muhidin, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariadi Noor, menegaskan bahwa provinsi tidak hanya bereaksi saat kebakaran terjadi, tetapi juga menguatkan upaya mitigasi, termasuk pembangunan kanal di daerah rawan gambut untuk menjaga kelembapan tanah.

Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, relawan, dan masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan dampak karhutla.

Ariadi mengakui keterbatasan sumber daya daerah dan menekankan perlunya dukungan pusat berupa kebijakan, infrastruktur, teknologi, tenaga ahli, serta mekanisme koordinasi yang lebih cepat.

Anggota Komite II DPD RI Henock Puraro menekankan pentingnya roadmap jangka panjang yang jelas, menyatakan DPD siap menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan kementerian terkait seperti LHK, ESDM, dan BNPB.

Data BPBD Kalsel per 13 September 2026 mencatat 3.200 insiden karhutla, melanda sekitar 21.000 hektare; Banjar menjadi yang paling terdampak (5.100 ha) diikuti Banjarbaru (2.539 ha).

Semua pihak diharapkan terus berkolaborasi untuk mengurangi risiko kebakaran di masa mendatang dan menjaga hutan serta lahan tetap aman.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *