Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pada Selasa, 22 September 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Banjarmasin untuk menambah ketajaman pengawasan barang‑baru pertanian.

Rapat ini menjadi ajang bersama bagi para pejabat untuk meninjau masalah‑masalah yang muncul di lapangan dan menyusun langkah‑langkah tindak lanjut yang konkret.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa pengawasan pupuk dan pestisida berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian serta melindungi petani, penerima manfaat utama.

Ia menambahkan bahwa kondisi lahan di Kalimantan Selatan berbeda dengan Jawa; ketergantungan pada pupuk tetap tinggi sehingga ketersediaan dan penggunaan yang tepat menjadi faktor kunci produksi.

Meskipun penyaluran melalui e‑RDKK mempermudah prosedur, Syamsir mengingatkan bahwa mekanisme digital tidak otomatis menghilangkan permasalahan di lapangan. Pengawasan harus memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran, mutu, jumlah, dan distribusi.

Beberapa isu yang diangkat antara lain dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi dari Banjar ke Tanah Laut setelah laporan warga, serta temuan hasil uji sampel pupuk dan pestisida di beberapa kabupaten yang masih membutuhkan verifikasi teknis.

Syamsir menekankan KP3 tidak boleh berhenti pada identifikasi masalah saja. Setiap temuan harus melewati proses verifikasi, tindakan, hingga tindak lanjut, karena keberhasilan pengawasan diukur dari seberapa banyak masalah yang terdeteksi, dicegah, dan diselesaikan.

Akurasidata menjadi prioritas: data penerima, kebutuhan, hingga alokasi harus tepat agar tidak ada celah untuk penyimpangan distribusi. Pemindahan alokasi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa dokumen resmi dan mekanisme yang jelas.

Ia juga mendorong peningkatan kapasitas pengawasan lapangan dengan anggaran yang memadai, menyesuaikan dengan luas wilayah dan kompleksitas tantangan. KP3 Kalsel ke depan akan fokus pada lima aspek utama: pengawasan berbasis data dan risiko, pengecekan lapangan serta pengujian, kepastian tindak lanjut tiap temuan, koordinasi lintas sektor, dan pengaduan masyarakat sebagai deteksi dini.

Setiap kabupaten/kota diharapkan segera melaporkan permasalahan terkait pupuk dan pestisida kepada Pemerintah Provinsi. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya dapat dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalsel.

Dengan semangat “Satu Data. Satu Koordinasi. Satu Tindak Lanjut,” Pemprov Kalsel berharap sistem pengawasan menjadi lebih terintegrasi, responsif, dan memberikan perlindungan nyata bagi petani.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *