Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bappeda, kembali menguatkan tata kelola data daerah dengan menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis tentang Satu Data Indonesia pada Rabu, 23 September 2026, di Ruang Syahrir Bappeda.

Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah tentang SDI serta memastikan data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dibagikan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan.

Kepala Bappeda Suprapti Tri Astuti, lewat Kepala Bidang Perencanaan Irwan Yunizar, menegaskan bahwa transformasi digital dan tata kelola data kini menjadi keharusan, bukan pilihan, karena data yang solid menjadi fondasi kebijakan berbasis bukti.

Implementasi SDI di tingkat provinsi berlandaskan regulasi terbaru, termasuk Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 91/HK/10/2025, yang mengatur arah kebijakan, penguatan kelembagaan, forum SDI daerah, daftar data, standar dan metadata, interoperabilitas, serta mekanisme berbagi data melalui portal resmi.

Irwan menekankan pentingnya komitmen semua pihak: Bappeda berperan sebagai koordinator dan sekretariat, BPS sebagai pembina data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata, sementara setiap perangkat daerah menjadi walidata pendukung sekaligus produsen data sesuai tugasnya.

Perangkat daerah diminta menyusun daftar data dan standar dengan mengacu pada empat prinsip SDI—standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk—serta mengikuti tahapan verifikasi, penyusunan, dan penyebaran yang telah dijadwalkan.

Penggunaan Portal Open Data Kalsel juga digalakkan agar data yang telah diverifikasi dapat diintegrasikan dan dibagikan antar‑instansi, meningkatkan pelayanan publik serta evaluasi pembangunan.

Dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kalsel, Irwan mengangkat isu perbedaan angka data antar platform, contohnya data kemiskinan yang tidak konsisten, dan menekankan perlunya satu sumber data yang terverifikasi untuk menghindari duplikasi.

Penguatan fungsi walidata di provinsi, baik melalui SIPD maupun Open Data Kalsel, dipandang krusial agar semua pihak menggunakan acuan data yang sama dalam perencanaan, evaluasi, dan diskusi kebijakan.

Acara tersebut juga menghadirkan narasumber dari Bappeda, BPS, dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan panduan teknis mulai dari perencanaan daftar data, standar dan metadata, verifikasi, hingga penyebaran dan pemanfaatan data.

Para peserta diundang memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, mengatasi kendala teknis, dan memperlancar proses penginputan serta verifikasi data di masing‑masing unit kerja.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *