Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dalam rangka memperkuat digitalisasi pelaporan politik daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi aplikasi Simpoldagri pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Acara yang diselenggarakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Kalsel berlangsung di Aula Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta Pusat, dan dibuka oleh Plt. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Sundusiah.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ferdi Yospi Libia Erwinda, diwakili oleh Sundusiah, menekankan pentingnya pemantauan dinamika politik daerah—mulai dari aktivitas organisasi masyarakat hingga penyampaian aspirasi warga—yang harus dilaporkan secara lengkap, real‑time, dan berkesinambungan.
Sundusiah mengingatkan bahwa proses pelaporan masih sering terhambat oleh kendala administratif dan keterlambatan alur informasi, sehingga teknologi informasi menjadi solusi utama untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi.

Ia menyambut hadirnya aplikasi Simpoldagri dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai langkah strategis pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam menyiapkan platform digital yang modern.
Dengan Simpoldagri, pengumpulan data, pemantauan situasi, dan pembuatan laporan periodik diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan menghasilkan data yang akurat serta mutakhir—faktor krusial untuk koordinasi dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Sundusiah juga mengajak para peserta untuk menyimak materi sosialisasi secara serius dan menguasai cara penggunaan aplikasi, agar pelaporan politik di tiap kabupaten/kota menjadi lebih tertib dan optimal.
Acara ini sekaligus menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan pemahaman tentang implementasi Simpoldagri. Dukungan PIC dan operator di seluruh kabupaten/kota diharapkan menjadikan pelaporan politik di Kalimantan Selatan semakin terintegrasi dan berkelanjutan.
Harapannya, sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas tata kelola informasi politik dan memperkuat pelaksanaan pemerintahan serta demokrasi di provinsi tersebut.


