Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pelatihan Manajemen Risiko 2026 yang diselenggarakan BPSDMD Kalsel berakhir pada Jumat, 30 Oktober 2026, di Aula UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM, Banjarbaru.
Kepala BPSDMD, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Sarah Hidayani, menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar mengisi jam belajar ASN, melainkan investasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adaptif.

Faried menekankan, “Birokrasi kini harus bergerak cepat dan inovatif, namun setiap kebijakan membawa risiko. Kemampuan memetakan, menganalisis, dan mengurangi risiko sejak dini menjadi keharusan.”
Ia berharap peserta dapat mengubah pandangan terhadap risiko, menjadikannya tantangan yang dikelola secara cerdas, serta langsung menerapkan instrumen yang dipelajari dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan.

Sarah menambahkan, peserta diharapkan menjadi agen perubahan dengan menularkan budaya sadar risiko ke rekan kerja, serta menjaga komitmen pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Menurut Ratih Puspasari, Kasubbid Kompetensi Inti Jabatan Administrasi, pelatihan berlangsung selama lima hari dengan metode blended learning: tiga hari tatap muka dan dua hari daring. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan hingga penutupan, berjalan lancar meski ada beberapa kendala teknis.

Ratih mencatat partisipasi peserta sangat baik: disiplin, komunikatif, dan aktif dalam tanya‑jawab, diskusi, praktik, serta studi kasus.
Penilaian peserta terdiri atas tiga komponen: post‑test (40 %), sikap (10 %) yang mencakup kehadiran, ketepatan waktu, dan etika, serta keterampilan (50 %) yang menilai praktik, penyelesaian tugas, dan keaktifan diskusi.
BPSDMD memberikan penghargaan kepada lima peserta dengan nilai akhir tertinggi, yaitu Ahmad Riyadi (BPSDMD), Putri Alisa Setyawan (Bappeda), Santi Endah Lestari (BPBD), Rini Amberwati (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman), dan Restia Hafsari (Bappeda).
Dengan peningkatan kompetensi ini, BPSDMD berharap ASN di seluruh perangkat daerah dapat menerapkan tata kelola yang lebih terencana, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat budaya sadar risiko demi pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.


