Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pemutakhiran data PPKS, pelaksanaan DTSEN, serta percepatan pendaftaran Perlinsos digital agar bantuan sosial tepat sasaran.

Kepala Dinsos, M. Farhanie, bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abbasmay, menegaskan bahwa data yang akurat adalah fondasi utama pelayanan kesejahteraan sosial.

Mereka mengingatkan bahwa program dan anggaran tidak akan optimal bila data penerima, lokasi, dan kondisi ekonomi belum tepat.

“Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal keadilan agar bantuan sampai pada yang membutuhkan,” kata mereka dalam konferensi di Banjar, Kamis 29/10/2026.

Pemutakhiran data PPKS 2026 menjadi agenda berkelanjutan bagi semua pemerintah kabupaten/kota, mencakup 26 jenis permasalahan kesejahteraan yang harus selalu disesuaikan dengan realitas lapangan.

Perubahan seperti keluarga mandiri, pindah rumah, atau munculnya masalah sosial baru menuntut verifikasi dan validasi rutin. Pemerintah daerah diminta melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pendamping sosial, serta perangkat desa dan kelurahan, termasuk melalui sistem SIKS‑NG.

Di samping itu, pemahaman tentang DTSEN penting karena basis data ini mendukung penentuan sasaran program pemerintah lewat pemadanan data sosial‑ekonomi dan kependudukan. Pengelompokan keluarga ke dalam sepuluh desil bersifat dinamis; warga yang merasa data tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan melalui desa, Dinas Sosial, atau mekanisme sanggah.

Rahmady menekankan percepatan pendataan Perlinsos digital untuk membangun basis data yang lebih lengkap, akurat, dan transparan, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi rumah tangga yang berisiko kemiskinan, kehilangan pekerjaan, bencana, atau kerentanan sosial lainnya.

Masyarakat dapat mendaftar sendiri lewat kanal resmi atau mendapatkan bantuan dari Agen Perlinsos, yang meliputi ASN, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa, lurah, RT/RW, kader Dasawisma, PSM, TKSK, hingga operator SIKS‑NG.

Proses pendaftaran dan pendampingan bersifat gratis; agen tidak boleh menjanjikan bantuan, menentukan kelayakan sendiri, meminta imbalan, atau menyalahgunakan data pribadi. Warga diingatkan untuk tidak membagikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapapun.

Hingga kini, pendaftaran Perlinsos di Kalimantan Selatan telah mendekati 50 000 kepala keluarga dengan dukungan lebih dari 8 800 agen. Kota Banjarmasin sebagai lokasi uji coba mencatat lebih dari 39 000 kepala keluarga, namun cakupan di beberapa kabupaten/kota masih tergolong rendah sehingga perlu percepatan dan koordinasi lebih kuat.

Tantangan yang dihadapi meliputi ketidaksesuaian data dengan kondisi sebenarnya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pembaruan dan sanggah data, keterbatasan akses digital, serta risiko penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.

Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan kelurahan, Dinsos Kalsel berharap pemutakhiran data PPKS 2026 berjalan terarah, pemahaman DTSEN menyebar merata, dan pendaftaran Perlinsos digital semakin luas, sehingga program perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjangkau mereka yang benar‑benar membutuhkan. MC Kalsel/Rns

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *