Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disperkim Kalsel menguatkan sinergi lintas perangkat daerah dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman dengan menyelaraskan program serta mengamankan anggaran untuk tahun 2027.
Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Penganggaran Pokja PKP 2027 yang berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026, di aula Kantor Disperkim Kalsel, Banjarbaru. Rapat dihadiri perwakilan Bappeda, Dinas PUPR, Kesehatan, PMD, Diskominfo, Lingkungan Hidup, BPBD, Sosial, Pendidikan, DP3AKB, serta beberapa instansi terkait lainnya.

Menurut Sekretaris Disperkim, Ivonne Lestiyana, pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyatukan perencanaan. Ia menekankan bahwa hasil penilaian tiga lokus Pokja PKP 2027 menuntut penyelarasan program, kegiatan, dan sub‑kegiatan masing‑masing perangkat sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta kemampuan anggaran.

Ivonne menegaskan bahwa isu perumahan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat saja. Diperlukan kolaborasi sektor‑sektor mulai dari peningkatan mutu rumah, penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pengalaman Pokja PKP 2025 di Mantuil, Kota Banjarmasin, dan 2026 di Desa Baringin, Kabupaten Tapin, dijadikan pelajaran penting tentang pentingnya kerja sama lintas sektor. Melalui rakor ini, setiap perangkat diminta mengidentifikasi program yang dapat disinergikan, menyampaikan target, kebutuhan anggaran, dan rencana pelaksanaan secara jelas.
Dengan harapan Pokja PKP tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga wadah penyatuan perencanaan dan komitmen anggaran, Ivonne mengharapkan kesepakatan rakor menjadi dasar kolaborasi konkret sehingga pelaksanaan program 2027 dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan bagi warga Kalimantan Selatan.


