Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota demi menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 26 Oktober 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalsel tercatat naik 1,1 persen.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalsel, Rusma Khazairin, SKM., menyatakan bahwa angka tersebut masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain, namun tetap perlu diwaspadai.

“Berdasarkan indeks perkembangan harga tadi, kita berada pada kenaikan 1,1 persen. Angka ini termasuk rendah dibandingkan provinsi‑provinsi lainnya,” ujarnya dalam rapat virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru.
Rusma menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah meski kenaikan masih terkendali, karena tekanan pada komoditas pangan dapat memengaruhi inflasi secara keseluruhan.
Ia menambahkan bahwa proyeksi inflasi Kalsel hingga Desember berpotensi masih berada di atas rata‑rata nasional, sehingga langkah‑langkah pengendalian harus diperkuat sejak sekarang.

“Kami berharap kabupaten dan kota masing‑masing melakukan upaya menekan inflasi di wilayahnya, dan pemerintah provinsi akan mengoordinasikan semua langkah agar pengendalian berjalan bersama,” kata Rusma.
Kondisi alam yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan memang menjadi tantangan, tetapi tidak boleh menghambat upaya pemerintah menjaga kestabilan harga.
Beberapa tindakan yang diusulkan meliputi pelaksanaan gerakan pasar murah, penguatan distribusi antardaerah, serta koordinasi untuk memastikan ketersediaan komoditas strategis di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Dengan langkah‑langkah tersebut, Pemprov Kalsel berharap tekanan harga dapat terkendali, sehingga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (MC Kalsel/Fuz)


