Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,69 pada Triwulan III 2026, yang mendapat predikat “Sangat Baik”. Angka ini mencerminkan tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan oleh Pemprov Kalsel melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Nasrullah, menilai pencapaian tersebut sebagai tanda kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah provinsi. “Predikat Sangat Baik yang kami peroleh merupakan bukti positif dan kepercayaan warga terhadap pelayanan publik di Kalsel,” ujarnya di Banjarbaru, Rabu (14/10/2026).
Nasrullah menambahkan bahwa hasil ini menunjukkan upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun, ia memperingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak berpuas diri. SKM harus dipakai sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi harapan, kebutuhan, serta aspek layanan yang masih perlu ditingkatkan.

“Survei Kepuasan Masyarakat harus menjadi instrumen evaluasi untuk mengetahui harapan, kebutuhan, serta aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Ia mengajak semua unit penyelenggara layanan publik di lingkungan Pemprov Kalsel untuk terus berinovasi, meningkatkan kompetensi aparatur, dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
Nasrullah juga menekankan pentingnya layanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif, sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Biro Organisasi Setda Kalsel akan terus mendorong pelaksanaan SKM secara berkala, objektif, dan berkelanjutan. Hasil survei diharapkan dijadikan dasar tindakan perbaikan nyata oleh masing‑masing penyelenggara layanan.
“Kami ingin predikat Sangat Baik ini tidak hanya menjadi angka di laporan, melainkan terasa dalam pengalaman warga saat menerima layanan,” kata Nasrullah.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk mempertahankan capaian IKM ini sekaligus terus meningkatkan kualitas layanan, menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pelayanan publik di provinsi.


