Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menanggulangi hoaks, disinformasi, serta isu provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
Kepala Kesbangpol, Ferdi Yospi Libia Erwinda, menyampaikan hal ini dalam acara Penguatan Kewaspadaan Media yang diadakan di Banjarbaru pada Kamis 15 Oktober 2026, sekaligus sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional 2026.

Ferdi menekankan bahwa kemajuan teknologi informasi mempercepat aliran berita, memberi manfaat bagi pembangunan dan pendidikan politik, namun juga membuka peluang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang dapat memicu konflik sosial.
Ia mengingatkan bahwa informasi palsu yang beredar luas dapat menimbulkan keresahan, memperdalam perbedaan, menurunkan kepercayaan pada pemerintah, bahkan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Profesionalisme, independensi, akurasi, dan etika jurnalistik menjadi kunci, terutama untuk isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang harus diverifikasi sebelum dipublikasikan.
Kewaspadaan media bukan berarti membatasi kebebasan pers, melainkan menciptakan ekosistem informasi yang sehat, seimbang, dan bertanggung jawab, dengan media menjadi mitra strategis pemerintah dalam meluruskan informasi keliru.

Acara tersebut juga menyertakan sosialisasi Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional 2026, yang bertujuan memberi gambaran kondisi kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman dan gangguan yang dapat memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasil pengukuran diharapkan menjadi dasar evaluasi, pemetaan, dan penyusunan kebijakan, dengan metodologi yang jelas, data yang valid, serta koordinasi lintas sektor.
Ferdi menambahkan bahwa keberhasilan pengukuran membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, intelijen, akademisi, media, dan masyarakat, sementara Kesbangpol berperan memfasilitasi koordinasi dan pemantauan.
Ia menutup dengan ajakan agar media menjadi ruang penyebaran informasi yang sehat, data menjadi dasar kebijakan, dan kolaborasi menjadi kunci menjaga Kalimantan Selatan tetap aman, damai, harmonis, dan kondusif.


