Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengajak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menjadikan penanganan titik blind spot jaringan komunikasi sebagai agenda utama menjelang 2027.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi I, H. Rais Ruhayat, setelah memimpin rapat kerja pendalaman RKPD 2027 bersama jajaran Diskominfo di ruang Komisi I, Lantai IV DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa 6 Oktober 2026.

Rais menyoroti bahwa sekitar enam persen wilayah provinsi masih mengalami blind spot, dengan perkiraan ada seratus titik yang belum teridentifikasi secara detail.

Komisi I menekankan pentingnya menjadikan penanganan blind spot sebagai prioritas, dengan target akhir 2027 tidak ada lagi area tanpa layanan komunikasi.

DPRD juga menegaskan peran pengawasannya terhadap pelaksanaan program mitra, dan berjanji terus mendorong Diskominfo agar permasalahan akses jaringan dapat diselesaikan secara bertahap.
Meski anggaran menjadi kendala, Rais menyatakan bahwa dewan akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD untuk memastikan alokasi dana tetap mendukung program ini.
Dengan dukungan anggaran yang terarah, diharapkan cakupan jaringan komunikasi di Kalimantan Selatan semakin merata, memberi akses informasi yang lebih baik bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya tertinggal.


