Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah dengan menata pencatatan, memperketat pengamanan, serta memaksimalkan pemanfaatan aset. Upaya ini ditujukan agar setiap aset dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur H. Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Dinansyah, menegaskan pentingnya pengelolaan aset sebagai penunjang utama pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Menurutnya, semua jenis aset—tanah, gedung, kendaraan, hingga peralatan—harus memiliki data yang lengkap, mulai dari lokasi fisik, status kepemilikan, kondisi barang, hingga pihak yang menggunakannya.

“Setiap barang harus tercatat jelas keberadaannya, status kepemilikan, kondisinya, dan penggunaannya. Data itu menjadi acuan untuk perencanaan pemeliharaan atau pengadaan selanjutnya,” ujarnya di Banjarbaru pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Dinansyah menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.5‑136 Tahun 2026, kinerja pengelolaan barang milik daerah diukur melalui Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Hasil penilaian IPA dipakai untuk mengidentifikasi area yang sudah tertib serta yang masih memerlukan perbaikan.
Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah mencocokkan catatan inventaris dengan kondisi fisik serta dokumen pendukung. Jika ditemukan selisih luas tanah, lokasi, atau kondisi peralatan, maka harus dilakukan penelusuran dan penyelesaian sesuai prosedur.

Setiap perpindahan aset juga wajib disertai pembaruan catatan dan dokumen serah terima agar administrasi tetap akurat.
Pengamanan aset menjadi fokus, khususnya tanah yang belum bersertifikat. Pemerintah daerah berencana memetakan tanah tersebut, melengkapi dokumen kepemilikan, dan berkoordinasi dengan kantor pertanahan untuk mempercepat proses sertifikasi.
“Batas dan penguasaan fisik aset harus jelas. Barang yang masih berada di tangan pihak yang tidak berhak perlu ditertibkan sesuai peraturan,” tambah Dinansyah.

Pemprov Kalsel juga mendorong setiap usulan pengadaan barang baru agar terlebih dahulu mengecek ketersediaan aset yang masih layak pakai. Gedung atau peralatan yang belum dimanfaatkan akan dikaji agar dapat dimanfaatkan optimal dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Selain itu, pemahaman tentang setiap parameter IPA, termasuk sumber data dan dokumen yang diperlukan, dianggap krusial untuk memenuhi indikator penilaian.
Dalam rangka sosialisasi, perangkat daerah diharapkan menyusun daftar perbaikan yang mencakup permasalahan, solusi, penanggung jawab, dan batas waktu pelaksanaan, sehingga tindak lanjut pengelolaan aset dapat berjalan terukur dan berkelanjutan.
Dinansyah mengajak peserta diskusi untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di masing‑masing unit, dengan harapan contoh kasus yang dibahas dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi bagi perbaikan tata kelola aset.
“Harapan kami, hasil sosialisasi ini segera diterjemahkan ke dalam perbaikan pencatatan, pengamanan, dan penggunaan aset. Setiap barang yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah,” pungkasnya. MC Kalsel/Rns


