Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Pemerintah provinsi terus memperkuat tata kelola digital lewat penyusunan peta proses bisnis yang terhubung dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rapat penyamaan persepsi tentang penyusunan peta proses bisnis diadakan pada Jumat 23 Oktober 2026 di ruang rapat Biro Organisasi Setda Banjarbaru.

Kasubbag Tata Laksana Biro Organisasi, Muhammad Zainur Rahman, menjelaskan rapat bertujuan menyelaraskan pemahaman antar-SKPD agar peta proses bisnis dapat menjadi bagian dari penataan tata laksana pemerintahan.

“Biro Organisasi membantu dan memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan peta proses bisnis serta melakukan pembinaan supaya dokumen yang diperlukan terpenuhi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peta proses bisnis merupakan komponen penting arsitektur SPBE, sehingga semua pihak harus sejalan mengenai tahapan, mekanisme, dan kaitannya dengan sistem elektronik.

Targetnya adalah semua SKPD menyelesaikan peta proses bisnis. Untuk mempercepat, Biro Organisasi akan mengirim surat kepada 20 SKPD yang menjadi prioritas dalam penyusunan arsitektur SPBE, sementara SKPD lain akan ditangani dengan jadwal terencana.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo, Hasnan Ash Shiddieqy, menambahkan rapat menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman materi dan teknis. Ia menekankan pentingnya integrasi peta proses bisnis dengan sistem digital agar tata kelola pemerintahan lebih efektif.

“Meskipun ada perbedaan materi dan teknis, tujuan akhirnya sama—menyusun peta proses bisnis terintegrasi SPBE. Kami telah menyepakati pembagian tugas, jadwal, penanggung jawab, dan output yang diharapkan,” kata Hasnan.

Hasnan berharap semua tahapan selesai pada Desember 2026 sehingga peta proses bisnis dalam bentuk elektronik dapat segera dihasilkan. Dokumen tersebut diharapkan meningkatkan nilai evaluasi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) yang akan dinilai awal Januari.

Melalui sinergi Biro Organisasi dan Diskominfo, peta proses bisnis tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga memperkuat integrasi kerja antar-perangkat daerah dan mendukung pemerintahan digital yang lebih terukur serta meningkatkan kualitas layanan publik.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *