Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pada Senin, 12 Oktober 2026, tim pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Komisi IX DPR RI di masa reses I Sidang 2026–2027. Delegasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur H. Muhidin, untuk menyampaikan sejumlah permasalahan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Syarifuddin menyampaikan terima kasih atas perhatian DPR dalam mengawal program pemerintah, terutama terkait kesehatan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan. Ia menekankan bahwa provinsi memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang cukup luas, meliputi 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan lebih dari 4.000 posyandu yang didukung tenaga medis beragam.

Dalam hal pembiayaan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Selatan telah mencapai 98 persen, sehingga provinsi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.

Meski begitu, Syarifuddin mengakui masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara dini. Banyak warga yang baru datang ke fasilitas medis ketika gejala sudah parah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masih belum merata, terutama di daerah terpencil.

Provinsi juga harus waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dapat memicu kabut asap. Walaupun kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menurun, cuaca panas dan asap tetap menjadi faktor risiko bagi kesehatan publik.
Di sektor ketenagakerjaan, hingga April 2026 tercatat 765.320 pekerja di Kalimantan Selatan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun informal. Namun, perlindungan bagi pekerja informal—seperti petani, nelayan, pedagang, dan pekerja harian—masih menjadi pekerjaan rumah, karena sebagian besar belum tercover jaminan sosial.
Pemprov Kalsel tengah merencanakan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih. Kedua proyek diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, asalkan keterampilan mereka dipersiapkan sejak dini.
Syarifuddin menutup pertemuan dengan harapan kunjungan kerja ini menjadi bahan diskusi bersama kementerian dan lembaga terkait, menghasilkan kebijakan konkret bagi Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kesiapan provinsi untuk memperkuat koordinasi, membuka data secara transparan, dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan demi layanan kesehatan yang lebih baik, perlindungan pekerja yang lebih luas, serta kesejahteraan masyarakat.


