Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi pada tahun 2026 di Banjarbaru menjadi ajang evaluasi dan penyesuaian strategi, mulai dari edukasi masyarakat hingga pemulihan korban.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Husnul Hatimah. Ia menekankan bahwa TPPO kini semakin beragam, memanfaatkan ruang digital lewat tawaran kerja bergaji tinggi yang berujung pada eksploitasi, penipuan daring, judi online, atau kerja paksa.

“Pencegahan TPPO tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kerja sama berkelanjutan dari seluruh anggota gugus tugas, agar setiap tahapan – mulai dari pencegahan, pengawasan, penanganan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban – berjalan terpadu,” ujar Husnul dalam sambutannya.

Rapat koordinasi juga menjadi momentum untuk meninjau struktur gugus tugas sesuai Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PP No. 69 Tahun 2008. Kejelasan pembagian tugas dan mekanisme koordinasi dianggap kunci agar setiap lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara optimal.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan 815 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2024, dan 812 kasus pada 2025 dengan total 869 korban (536 anak dan 333 dewasa). Angka ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sehingga kemungkinan masih ada korban yang belum mengungkapkan.

Untuk menutup celah, Husnul menekankan pentingnya membangun rantai pengawasan dari hulu ke hilir: mulai dari desa, sekolah, dan kampus, hingga titik keberangkatan yang melibatkan dinas tenaga kerja atau BP3MI. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja tinggi di media sosial tanpa verifikasi resmi.

Literasi digital menjadi salah satu pilar utama. Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Tim Penggerak PKK, Forum Anak, serta jaringan pendidikan dan kemasyarakatan akan diberdayakan untuk menyebarkan edukasi anti‑TPPO.

Di bidang pelayanan, pemerintah mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang telah ada di ke-13 kabupaten/kota. Pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik akan diarahkan untuk pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan program pemulihan korban.

Kalsel kembali memperoleh predikat Provinsi Layak Anak pada 2023 dan 2025, yang dijadikan modal untuk memperkuat sistem perlindungan. Namun, Husnul mengingatkan bahwa penghargaan saja tidak cukup; keberhasilan diukur dari efektivitas layanan, koordinasi yang solid, dan kesadaran publik yang terus meningkat.

“Korban perdagangan orang adalah korban kejahatan. Tugas kita melindungi dan memulihkan mereka, bukan menambah beban dengan stigma,” pungkasnya, sambil mengajak semua pihak mewujudkan komitmen melalui tindakan nyata.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *