Bauntungbanua.id, Banjarbaru – Perubahan regulasi, tuntutan layanan masyarakat, serta isu lingkungan memaksa perangkat daerah di Banjarbaru untuk terus menyesuaikan diri. Hal ini menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026 di Aula Gawi Sabarataan.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Sirajoni, yang mewakili Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby, dan menyampaikan serangkaian arahan kepada para kepala dinas.

Wali Kota menekankan pentingnya setiap perangkat daerah untuk cepat mengadaptasi regulasi baru, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah, agar program dan layanan tidak terhambat oleh aturan yang telah berubah.

Sirajoni menambahkan, jika ada perubahan aturan, kita harus segera memahaminya dan mengimplementasikannya, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Regulasi daerah yang sudah usang juga diminta untuk ditinjau kembali, agar kebijakan tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan warga.

Di sisi anggaran, Wali Kota mengingatkan pentingnya penetapan prioritas. Program yang bersifat primer dan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan, sementara kegiatan sekunder dapat ditunda.

Sirajoni menegaskan, anggaran kita terbatas, sehingga perlu dikoreksi mana yang menjadi prioritas utama pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah kota juga menyoroti pengelolaan lingkungan, khususnya persiapan penilaian Adipura 2026. Fokusnya tidak hanya pada kebersihan visual, melainkan juga tata kelola, sarana prasarana, dan penanganan sampah sejak sumber.

Data persiapan menunjukkan sampah makanan menjadi komponen terbesar, sehingga pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber harus diperkuat.

Rapat membahas pula kedisiplinan ASN dan Non‑ASN, pengawasan bangunan yang berpotensi melanggar tata ruang, serta upaya mengurangi pengangguran terbuka. Wali Kota meminta masing‑masing perangkat daerah menyerap isu pengangguran sesuai tugasnya.

Pencegahan kebakaran hutan dan kekeringan tetap menjadi agenda lanjutan, dengan penekanan pada langkah preventif di wilayah rawan.

Sirajoni menegaskan, dalam menghadapi bencana, kita tidak boleh menunggu sampai terjadi; pencegahan harus dipikirkan jauh lebih awal.

Acara diakhiri dengan penyerahan SK Pengangkatan sebagai PNS kepada dua lulusan IPDN yang akan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *