Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan media serta pemanfaatan Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) untuk mendeteksi dini dan mencegah berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah.
Kegiatan penajaman tersebut dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2026, di Situation Room lantai 4 Direktorat Jenderal Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dengan melibatkan aparat Kesbangpol provinsi serta perwakilan kabupaten/kota.
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda, menekankan bahwa dinamika politik, sosial, dan keamanan saat ini menuntut sistem kewaspadaan dini yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Menurutnya, PUSKOMIN menjadi alat strategis untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi terkait potensi permasalahan daerah.

“Kami berharap semua aparat Kesbangpol, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat mengoperasikan PUSKOMIN secara maksimal dan menghasilkan intelijen serta laporan yang tepat guna untuk mendukung keputusan pimpinan,” ujarnya.
Ferdi juga menyoroti pentingnya mengawasi media sosial, mengingat penyebaran informasi belum terverifikasi atau isu negatif dapat menimbulkan kebingungan dan perpecahan di masyarakat.
Acara tersebut dihadiri Direktur Kewaspadaan Nasional, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si., yang menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mendeteksi dan mencegah ancaman seperti konflik sosial, radikalisme, terorisme, aksi unjuk rasa, inflasi, serta bencana alam.

Dalam sesi materi, Analis Intelijen Ditjen Wasnas, Triwahyu Prastio dan Taufikul Gilang, memberikan pelatihan tentang teknik penyusunan produk intelijen, laporan khusus, Laporan Situasi Daerah (Lapsitda), serta cara memperbarui data kelembagaan dan penanggung jawab (PIC).
PUSKOMIN memungkinkan laporan situasi daerah disalurkan secara berjenjang—from kabupaten/kota hingga provinsi dan pusat—baik harian, mingguan, bulanan, maupun sewaktu-waktu, sehingga mempercepat alur informasi dan koordinasi lintas sektor.
Diskusi juga menyentuh isu-isu strategis daerah, termasuk antrean BBM, gangguan listrik, kebakaran hutan, mitigasi bencana, dan koordinasi komunikasi antar‑SKPD. Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menekankan pentingnya sinkronisasi publikasi konten pemerintah serta keamanan siber.

Ferdi berharap sinergi kewaspadaan media dan pemanfaatan PUSKOMIN akan semakin aktif dijalankan oleh Bakesbangpol kabupaten/kota bersama seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai tindak lanjut, Bakesbangpol Kalsel akan menggelar rapat lanjutan dengan SKPD terkait untuk menyusun keputusan resmi dan memperluas penerapan kewaspadaan media ke tingkat kabupaten/kota.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, peningkatan kapasitas aparatur, dan sistem pelaporan yang optimal, diharapkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat Kalimantan Selatan tetap terjaga.


