Bauntungbanua.id, Martapura – MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk melindungi anak, khususnya dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (KTA), penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan penurunan angka perkawinan anak.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Banjar, Hj. Erny Wahdini, yang diwakili oleh Sekretaris dr. Widya Wiri Utami pada pertemuan di Guest House Sultan Sulaiman, Martapura, Selasa, 3 November 2026.

Rapat kerja yang dimoderatori oleh Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Dyah Febria Wardhani, dihadiri perwakilan perangkat daerah, penegak hukum, sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah desa, tokoh agama, media, serta organisasi masyarakat.
Widya menekankan bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat tumbuh dan bersosialisasi secara aman. Ia mengingatkan bahwa tantangan perlindungan anak masih meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penanganan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam sistem peradilan.

Perkawinan anak juga menjadi fokus karena dapat memicu putus sekolah, kemiskinan berulang, risiko stunting, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
“Masalah perlindungan anak bukan sekadar angka, melainkan tentang hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang aman,” ujar Widya.

Ia menegaskan bahwa tidak satu lembaga pun dapat menyelesaikan masalah ini sendiri; diperlukan kontribusi semua sektor untuk menciptakan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi.
Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat mengurangi ego sektoral, menyatukan program, dan memperkuat komitmen bersama. Langkah konkret yang dibidik meliputi percepatan rujukan kasus, peningkatan sosialisasi pencegahan, serta penciptaan lingkungan yang mendukung hak dasar anak.
Kepala Bidang PPPA Dinsos P3AP2KB Banjar, Merilu Ripner, menambahkan bahwa kolaborasi ini bertujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran publik agar lebih responsif terhadap potensi kekerasan atau masalah hukum yang melibatkan anak.
Ia optimis bahwa sinergi lintas sektor dapat menurunkan secara signifikan kasus kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Banjar, mengingat masalah tersebut masih menjadi perhatian utama daerah.


