Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring dan evaluasi atas program rehabilitasi rumah bagi korban bencana tahun 2026 di sejumlah kabupaten dan kota.
Langkah ini dimaksudkan agar proses perbaikan rumah berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.
Kepala Disperkim Kalsel, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, menyampaikan melalui Kepala Bidang Perumahan, Isma Agrianti, bahwa setiap rehabilitasi harus dimulai dengan perencanaan matang, termasuk usulan langsung dari masyarakat.

Dalam era digital, Disperkim memanfaatkan aplikasi Si Imah untuk menyebarkan informasi mengenai program perumahan, terutama Program 3 Juta Rumah melalui kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Melalui sosialisasi aplikasi tersebut, warga diharapkan dapat memahami cara mengajukan bantuan, kriteria kelayakan, skema pembiayaan, serta siapa saja yang berhak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Setelah perencanaan selesai, pelaksanaan rehabilitasi juga mengandalkan semangat gotong‑royong dan swadaya karena setiap unit rumah hanya mendapat anggaran Rp20 juta, dengan Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

Oleh karena itu, Disperkim mendorong warga untuk berpartisipasi bila dana belum cukup menutupi seluruh pekerjaan, sehingga rumah yang semula tidak layak huni dapat menjadi layak huni.
Monitoring dan evaluasi menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran tepat, mulai dari pemakaian material hingga pelaksanaan kerja di lapangan.
Program ini menargetkan 12 kabupaten/kota dengan total sekitar 456 unit rumah. Dari alokasi anggaran murni, 313 unit direncanakan, dengan 225 unit dapat dikerjakan dan tambahan sekitar 88 unit melalui anggaran perubahan.

Disperkim berharap semua rumah yang dibiayai dari anggaran murni dapat selesai dengan baik, sementara sisa pekerjaan dan unit tambahan dituntaskan paling lambat akhir Desember 2026, dengan dukungan pengawasan dari Inspektorat.
Dua fokus utama tetap dijaga: bantuan harus tepat sasaran kepada keluarga berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria, dan pembangunan rumah harus selesai tepat waktu.
Melalui rangkaian monitoring ini, Disperkim Kalsel mengharapkan program rehabilitasi rumah korban bencana 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan hunian yang layak, aman, serta nyaman bagi masyarakat.


