Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Kementerian Koperasi RI kembali meningkatkan kompetensi bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lewat pelatihan dan sertifikasi yang digelar di Banjarmasin pada Selasa, 17 November 2026.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Niken Wulandari, menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan institusional atau modal, melainkan juga pada SDM yang menguasai pengetahuan, keterampilan, integritas, dan profesionalisme dalam mengelola keuangan.

Niken mengingatkan peserta untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi yang mendanai pelatihan ini secara maksimal, menekankan bahwa belajar tidak mengenal batas usia; senior maupun generasi muda diharapkan saling bertukar pengalaman demi kemajuan koperasi.
Menurutnya, tujuan utama adalah tholabul ilmi—mencari ilmu—khususnya tentang cara menjadi bendahara yang mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, transaksi debit‑kredit, hingga saldo secara sederhana. Fasilitas memang bonus, tetapi nilai utama terletak pada ilmu yang diperoleh.

Ia juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang rapi sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas koperasi.
Pembangunan KDKMP merupakan bagian strategi pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa dan kelurahan. Targetnya mencapai 40.000 gerai KDKMP pada Desember 2026, yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional 8 % pada 2029.

Untuk mempercepat pencapaian target, Niken meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, termasuk pemanfaatan aset daerah bagi wilayah yang belum memiliki lokasi. Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai Perpres No 82/2026.
Pemerintah menyiapkan tenaga manajer yang akan membantu operasional koperasi selama dua tahun. Namun, manajer tersebut harus tetap berkoordinasi dengan pengurus dan pengawas, dan kelanjutan pembiayaannya setelah bantuan selesai tergantung pada kemampuan usaha koperasi itu sendiri.
Selain aspek keuangan, peserta juga dipaparkan tentang administrasi perpajakan dan kewajiban koperasi sebagai badan hukum, menegaskan bahwa tanggung jawab pajak melekat pada institusi koperasi.
Niken berharap ilmu yang didapatkan peserta dapat langsung diterapkan dan disebarluaskan kepada pengurus serta anggota koperasi, sehingga KDKMP di Kalimantan Selatan tumbuh menjadi koperasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.


