Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pengurus Wilayah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2026‑2031 resmi dilantik pada Sabtu, 21 November 2026, di Aula BPSDM Banjarbaru.
Pelantikan dipandu langsung oleh Ketua Harian MIPI Pusat, Muhadam Labolo, dan disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), H. Thaufik Hidayat.
Setelah dilantik, Pebriadin Hapiz menyatakan bahwa MIPI berperan sebagai jembatan antara praktisi pemerintahan, masyarakat, dan akademisi, sekaligus menjadi wadah pengembangan kajian etika dan good governance.

Ia menekankan pentingnya pemerintah yang mampu mengakomodasi kepentingan publik secara luas, serta perlunya inovasi agar kualitas kinerja tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat meningkat.
Pebriadin juga menyoroti manfaat mempelajari praktik pemerintahan yang baik dari negara lain, termasuk tetangga, untuk menjadi referensi perbaikan tata kelola daerah.
“Di tengah dinamika fiskal, kreativitas dan inovasi menjadi kunci menjalankan pemerintahan tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

MIPI Kalsel akan memperkuat komunikasi dengan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya, serta berupaya menjadikan ilmu pemerintahan sebagai disiplin akademik yang memiliki landasan teoritis kuat.
Ketua Harian DPP MIPI, Muhadam Labolo, menambahkan bahwa organisasi ini terbuka bagi akademisi, praktisi, dan pemerhati pemerintahan dari berbagai latar belakang, berbeda dengan organisasi alumni pendidikan pemerintahan yang lebih terbatas.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan kini semakin kompleks karena perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, serta berbasis data.

Labolo merumuskan lima arahan strategis untuk MIPI: (1) mendorong kebijakan berbasis data dan pengetahuan; (2) memperkuat kolaborasi lintas sektor dan disiplin; (3) mempercepat transformasi digital; (4) meningkatkan kapasitas aparatur dengan profesionalisme dan integritas; serta (5) memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia juga mengusulkan pembentukan Kalimantan Selatan Government Policy Forum, sebuah forum dialog yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan stakeholder lain untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan atau policy brief secara berkala.
MIPI Kalsel diharapkan dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan perguruan tinggi, pemerintah kabupaten dan kota, serta memperluas jaringan organisasi hingga tingkat lokal.
Acara dilengkapi dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. M. Ryaas Rasyid, menambah nilai ilmiah pada momentum pelantikan tersebut.


