Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik rencana pusat untuk mengubah status dan pembiayaan PPPK yang selama ini bekerja paruh waktu menjadi penuh waktu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menjelaskan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan KemenPAN‑RB dan BKN, namun hingga kini regulasi resmi masih belum keluar. “Kami terus menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat 6 November 2026.
Sementara menunggu, BKD Kalsel sudah menyiapkan anggaran dalam APBD dan menggelar sosialisasi kepada PPPK paruh waktu agar mereka tidak kebingungan dengan perubahan yang akan datang.

Menurut data BKD, saat ini ada 6.398 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Kalsel. Kontrak mereka akan berakhir pada 31 Oktober 2026, sehingga dilakukan evaluasi menyeluruh.
Dari evaluasi tersebut, 6.322 orang mendapat perpanjangan kontrak, sementara 76 orang tidak diperpanjang karena alasan beragam seperti pengunduran diri, mencapai batas usia, meninggal dunia, kinerja yang kurang memuaskan, persentase kehadiran, atau masalah kesehatan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengumumkan pada 14 September 2026 rencana pusat untuk mengalihkan semua PPPK paruh waktu di daerah menjadi penuh waktu mulai Januari 2027, dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun yang masih bisa disesuaikan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema bertahap selama tiga tahun ke depan bagi PPPK yang pembiayaannya masih ditanggung APBD, sehingga mereka dapat memperoleh dukungan finansial dari pusat secara bertahap.
Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian status kepegawaian, meningkatkan kesejahteraan aparatur, dan memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam memberikan pelayanan publik.


