Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel sedang menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang berada di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan.
Rencana tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) mengenai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada Selasa, 10 November 2026, yang berlangsung di Banjarbaru. Acara dibuka oleh Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, bersama Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Mohammad Rum Mapawa, serta perwakilan Dinas PUPR dari 13 kabupaten/kota se‑Kalimantan Selatan.

Yasin Toyib menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan kunci pemerataan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa banyak proyek terhambat karena lokasinya berada di area hutan, sehingga diperlukan koordinasi lintas pemerintahan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.
Ia menambahkan, penyediaan ruang untuk proyek harus tetap menghormati fungsi strategis hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas air, dan keanekaragaman hayati. “Tujuan kami bukan sekadar membuka hutan, melainkan memastikan akses dan infrastruktur yang dibutuhkan tetap selaras dengan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Yasin juga menegaskan pentingnya inventarisasi kebutuhan, kelengkapan data teknis dan administratif, serta kerja sama erat dengan instansi kehutanan dan kementerian terkait. Infrastruktur yang diusulkan diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari peningkatan akses, layanan dasar, hingga dampak positif pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Mohammad Rum Mapawa, ada beberapa jalur yang dapat ditempuh untuk mengubah peruntukan kawasan hutan, antara lain melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), revisi RTRW, atau skema pinjam‑pakai. PUPR Kalsel berencana memanfaatkan revisi RTRW pada tahun 2027 sebagai mekanisme utama.

Prosesnya melibatkan pengajuan proposal oleh pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur, selanjutnya diteruskan ke Menteri Kehutanan. Setelah keputusan diterbitkan dalam bentuk peta Surat Keputusan (SK) Kawasan Hutan, batas wilayah akan disesuaikan sesuai regulasi yang berlaku.
Sebagai contoh, pembangunan Bendungan Riam Kiwa yang semula berada dalam kawasan hutan lindung berhasil diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui revisi RTRW, sehingga dapat dialokasikan untuk kepentingan infrastruktur publik.
Rum menekankan pentingnya konsistensi data dan perencanaan teknis dari pemerintah kabupaten/kota, khususnya mengenai luas dan batas lahan yang diusulkan, agar pelaksanaan di lapangan selaras dengan dokumen resmi dan keputusan Menteri Kehutanan. Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses penataan batas dan menghindari masalah saat konstruksi dimulai.


