Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinkronisasi perencanaan dan pencapaian target administrasi kependudukan serta pencatatan sipil (Admindukcapil) tahun 2027, guna memastikan kebijakan pusat dan daerah selaras serta meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat.
Pertemuan Koordinasi Pencapaian Target Admindukcapil 2027 diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel pada Kamis, 19 November 2026, di Aula Disdukcapil, dengan tema “Sinkronisasi Perencanaan dan Pencapaian Target di Bidang Admindukcapil Tahun 2027”.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menegaskan bahwa data kependudukan merupakan landasan bagi akses layanan publik, mulai dari jaminan sosial, perpajakan, hingga perizinan.

Ia menambahkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 lembaga, sehingga keakuratan data tidak hanya soal administrasi rapi, tetapi juga menentukan kelancaran warga dalam memperoleh hak.
Berdasarkan data Disdukcapil Kalsel hingga Oktober 2026, beberapa indikator telah melampaui target: cakupan akta kelahiran usia 0‑4 tahun mencapai 98,58 % (target 97 %), akta kematian 100 %, dan akta perkawinan 67,27 % (target 62 %).
Namun, dua indikator masih perlu ditingkatkan, yaitu perekaman KTP elektronik (KTP‑el) yang berada pada 98,13 % dari target 99,4 % dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 18,14 % dari target 20 %.
Dinansyah melihat peluang peningkatan hingga akhir tahun lewat pendekatan proaktif, khususnya kepada kelompok yang sulit dijangkau seperti lansia, penyandang disabilitas, warga daerah terpencil, serta pemilih pemula.

Ia mengusulkan layanan jemput bola yang dijadwalkan bersama kecamatan dan desa untuk menutup kesenjangan tersebut.
Untuk tahun 2027, Dinansyah meminta seluruh kabupaten/kota memasukkan indikator dan target nasional Admindukcapil ke dalam rencana kerja perangkat daerah sejak tahap perencanaan, disertai alokasi anggaran yang memadai.
Empat arah kebijakan yang ditekankan meliputi perluasan layanan digital ke wilayah terpencil, pemadanan data kependudukan dengan data sosial‑ekonomi, penguatan keamanan data pribadi, serta peningkatan kompetensi petugas.
Ia juga mendorong percepatan aktivasi IKD melalui kolaborasi lintas perangkat, sehingga tidak bergantung semata pada loket pelayanan, melainkan mencakup ASN, peserta didik, serta masyarakat yang mengakses layanan di rumah sakit dan fasilitas publik lainnya.

Kepala Disdukcapil Kalsel, Dewi Fuziarti, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan serta penganggaran target Admindukcapil 2027, mengingat masih ada ketidaksinkronan antara target pusat dan rencana daerah.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan sejak awal agar program daerah benar‑benar mendukung indikator nasional yang menjadi bagian penilaian Direktorat Jenderal Dukcapil.
Rapat dihadiri oleh sekretaris dan pejabat perencanaan serta pelaporan dari 13 Disdukcapil kabupaten/kota se‑Kalimantan Selatan.
Narasumber yang menyampaikan materi antara lain Susetya Nugroho (Perencana Ahli Muda, Setditjen Kependudukan), Suprapti Tri Astuti (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel), dan Adhya Priyatna (Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Biro Organisasi Kalsel).
Diharapkan koordinasi ini menghasilkan perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan urusan Admindukcapil yang terintegrasi, sehingga target 2027 tidak hanya tercapai secara angka, melainkan juga memberikan layanan yang lebih mudah, merata, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.


