Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya percepatan dan perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Salah satu langkah terbaru adalah penyesuaian Surat Keputusan (SK) yang membentuk TPAKD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Penyesuaian ini dijelaskan oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, Eddy Elimsyah Jaya, setelah rapat koordinasi daerah (Rakorda) TPAKD seluruh Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Banjarbaru pada 17 November 2026.

Dalam rapat tersebut, susunan keanggotaan TPAKD dirombak dengan menambahkan perwakilan strategis seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan). Gubernur tetap menjadi ketua, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, dan ketiga lembaga tersebut masuk sebagai wakil ketua.

Eddy menegaskan bahwa SK TPAKD akan diterbitkan oleh gubernur untuk provinsi, sementara bupati atau wali kota akan mengeluarkan keputusan serupa untuk daerah masing-masing, memastikan unsur‑unsur penting tetap tercakup dalam struktur.

TPAKD kini difokuskan pada empat bidang utama: inklusi keuangan, literasi keuangan, inklusi simpanan, dan komunikasi efektif. Penugasan tiap bidang akan dipegang oleh perangkat daerah terkait serta perwakilan perbankan di tiap kabupaten/kota, agar program dapat lebih terarah.

Ia juga menekankan peran Laku Pandai sebagai jembatan bagi warga yang belum terjangkau layanan perbankan, dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berpotensi menjadi agen Laku Pandai di tingkat desa.

Rakorda menghadirkan narasumber dari Deputi OJK bidang Perilaku dan Edukasi Konsumen serta perwakilan Bappeda, yang memaparkan kebijakan pembangunan Kalsel dan hubungannya dengan TPAKD.

Eddy menyampaikan kabar baik bahwa indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan Kalsel kini menempati posisi tertinggi di Pulau Kalimantan dan peringkat kedua secara nasional. Namun, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah pada indeks keuangan syariah yang perlu ditingkatkan.

Dengan struktur yang diperkuat dan sinergi lintas sektor, Pemprov Kalsel berharap TPAKD dapat memperluas layanan keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta adil.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *