Bauntungbanua.id, Martapura – Pembangunan Bendungan Riam Kiwa tidak hanya soal infrastruktur, melainkan juga tentang bagaimana dampak sosial bagi warga yang lahannya terpakai diatasi secara adil.

Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, hadir dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jakarta, pada Rabu 4 November 2026.

Ia didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Ihwansyah, Plt. Kepala Dinas PUPRP Iwan Junaidi, Kepala Dinas Pertanian Warsita, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar Heru Setiawan.

Pertemuan itu membahas perkembangan inventarisasi dan identifikasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk penyediaan tanah proyek bendungan, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, instansi vertikal, pelaksana, dan tim teknis terkait.

Selain data lahan, tim juga mencatat tanaman yang tumbuh di atasnya, seperti sungkai, jengkol, karet, dan halaban, sebagai bagian dari proses identifikasi.

Sampai kini, total 580 bidang telah diinventarisasi; 246 bidang sudah diwawancarai, sementara 334 bidang sisanya dijadwalkan untuk wawancara lanjutan.

Dari total tersebut, 75 bidang diprioritaskan untuk penilaian (appraisal) Tahap I, sedangkan 505 bidang lainnya akan ditangani secara bertahap setelah data dan administrasinya lengkap.

Daftar nominatif Tahap I sebanyak 246 bidang telah diserahkan, terdiri dari 72 bidang areal jalan, 46 bidang areal konstruksi, dan 128 bidang areal genangan. Penyerahan selanjutnya dijadwalkan pada 9 November 2026.

Koordinasi Tim Terpadu diharapkan menjamin alur penanganan yang tertib, mulai dari pendataan, verifikasi, pengumuman, penanganan keberatan, penilaian oleh penilai, hingga penetapan santunan oleh pejabat berwenang.

Langkah ini penting agar masyarakat dapat memeriksa kebenaran data, mengajukan keberatan bila ada ketidaksesuaian, dan memperoleh penyelesaian sesuai peraturan.

Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa kelancaran pembangunan bendungan harus sejalan dengan perlindungan hak warga terdampak, dan melalui koordinasi lintas instansi, proses penyediaan tanah diharapkan lebih transparan, terukur, dan adil.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *