Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan mengajak semua OPD untuk menanamkan pengarusutamaan gender di tiap tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Kegiatan advokasi dan sosialisasi yang baru saja dilaksanakan bertujuan membangun komitmen lintas sektor serta sinergi agar pembangunan menjadi adil, inklusif, dan responsif gender.
Kepala DP3AKB, Husnul Hatimah, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar membahas kepentingan perempuan atau laki‑laki, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan semua masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat secara setara.

Ia menambahkan bahwa pembangunan responsif gender adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga tanggung jawabnya harus dibagi kepada seluruh OPD sesuai tugas masing‑masing.
Setiap perangkat daerah diharapkan menyesuaikan kebijakan dan programnya dengan kebutuhan serta kondisi berbeda di masyarakat, agar hasil pembangunan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan gender.
Melalui advokasi ini, DP3AKB berupaya meningkatkan pemahaman OPD tentang konsep dan strategi pengarusutamaan gender serta memperkuat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan gender.

Fokus kegiatan meliputi integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, penyusunan program, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar‑perangkat daerah.
Aktivitas tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tahunan dan lima tahunan, serta Rencana Tindak Lanjut untuk mempercepat pembangunan yang responsif gender di Kalimantan Selatan.
Husnul menekankan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender harus terwujud lewat langkah konkret, bukan sekadar pemahaman teoritis atau dokumen administratif.

Beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain penguatan kelembagaan gender, penyusunan kebijakan responsif gender, peningkatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pemahaman konseptual, melainkan menghasilkan penguatan institusi, kebijakan yang responsif gender, data terpilah yang kuat, dan integrasi perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.
Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari terbentuknya lembaga atau dokumen, melainkan dari sejauh mana kebijakan pembangunan dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan manfaat setara bagi seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh OPD diharapkan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi agar perspektif gender benar‑benar menjadi bagian integral dalam proses pembangunan daerah.
Husnul juga mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam acara tersebut dan mengajak peserta untuk berpartisipasi aktif, berdiskusi, serta menggali praktik‑praktik baik yang dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing‑masing.
Dengan komitmen yang kuat dan implementasi berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang semakin responsif gender, inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Banua.


