Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Selasa, 6 Oktober 2026, resmi mengukuhkan 59 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Acara tersebut sekaligus menjadi panggung bagi Penganugerahan Penghargaan Sanapati Teladan 2026, yang menyoroti instansi berprestasi dalam bidang keamanan siber dan persandian.

Kelompok yang diakui meliputi 13 tim dari kementerian dan lembaga, 37 tim pemerintah daerah, serta 7 tim sektor kesehatan dan 2 tim sektor pendidikan. Pengukuhan ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan informasi serta memupuk sinergi antar‑TTIS.

Deputi III Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, menekankan bahwa langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran keamanan informasi secara masif dan terstruktur, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor.

Menurut data BSSN, hingga kini tercatat 514 TTIS di seluruh sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas empat TTIS sektoral, 119 TTIS pemerintah pusat, 34 TTIS provinsi, 292 TTIS kabupaten/kota, dan 69 TTIS lainnya.

Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan bahwa keamanan siber tidak dapat bergantung pada teknologi semata. “Tidak ada satu pun sistem yang 100 % aman,” ujarnya, menambahkan pentingnya prinsip Security by Design, defense in depth, dan Resilience by Architecture untuk membangun kesiapan teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan mekanisme respons.

Nugroho juga menjelaskan peran krusial TTIS sebagai first responder yang pertama kali mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem saat terjadi insiden. “TTIS adalah perpanjangan tangan BSSN di lapangan,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI, Saban Rajagukguk, hadir dalam acara tersebut dan mengingatkan bahwa keamanan siber berhubungan langsung dengan kelangsungan layanan publik. “Gangguan pada sistem digital pemerintah dapat menggangu layanan penting mulai dari administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keamanan siber bukan sekadar teknis, melainkan tentang melindungi kehidupan masyarakat Indonesia. Kesiapan menghadapi insiden harus menjadi kebiasaan kerja, dengan kemampuan mengenali, merespons cepat, mengatasi dampak, memulihkan sistem, dan belajar dari tiap kejadian.

Dengan pengukuhan ini, BSSN berharap tercipta ekosistem keamanan siber yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat tata kelola, kompetensi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga, demi menjaga kelancaran layanan digital pemerintah dan menumbuhkan rasa aman bagi publik.

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *