Bauntungbanua.id, Martapura – MARTAPURA – Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan sekadar agenda perempuan, melainkan strategi pembangunan yang menjamin laki‑laki dan perempuan mendapatkan kesempatan, akses, manfaat, serta partisipasi yang setara.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point PUG di Aula Baiman Bapperida pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Yudi menekankan perlunya integrasi perspektif gender di setiap tahapan pembangunan—dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi—agar kebijakan daerah benar‑benar inklusif.
Ia menambahkan bahwa Focal Point PUG berperan sebagai penggerak dan penghubung antar‑perangkat daerah, bukan hanya mengerjakan tugas administratif, melainkan memastikan gender menjadi pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran.

Harapannya, para Focal Point dapat menjadi motor penguatan PUG di Banjar dengan pemahaman mendalam tentang konsep gender, analisis data terpilah, perencanaan responsif gender, dan dokumen pendukung yang relevan.
Yudi juga mengingatkan tantangan utama: mengubah kebijakan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat data berdasarkan jenis kelamin untuk mengidentifikasi kesenjangan.

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Widya Wiri Utami, menyatakan Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan strategi PUG, serta memperkuat kapasitas Focal Point dalam mengintegrasikan gender ke dalam seluruh siklus pembangunan.
Peserta, yang sebagian besar merupakan kepala subbagian perencanaan, diharapkan dapat menyalurkan perspektif gender ke dalam perencanaan program daerah masing‑masing. Kegiatan ini juga dimaksudkan mempererat sinergi dan koordinasi antar‑perangkat, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan setara.
Acara diikuti oleh 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, serta Deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA RI. Narasumber berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.


