Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel memperkuat kebijakan perlindungan dan keamanan bagi petugas yang menangani layanan Perempuan dan Anak. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Banjarmasin, dengan tujuan memastikan pendampingan korban kekerasan berlangsung aman, profesional, dan berkelanjutan.
Kepala DPPPAKB, Husnul Hatimah, menegaskan bahwa keselamatan petugas merupakan aspek kunci dalam pelayanan PPA. Ia menambahkan bahwa petugas di garis depan memerlukan SOP yang jelas, prosedur operasional standar, serta mekanisme perlindungan yang memadai.

Menurut Husnul, perlindungan terhadap petugas harus selaras dengan upaya memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan begitu, proses pengaduan, asesmen, pendampingan, penjangkauan lapangan, dan rujukan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan semua pihak.
Risiko yang dihadapi petugas meliputi ancaman atau intimidasi dari pelaku, bahaya saat penjangkauan lapangan, kebocoran data pribadi korban, serta tekanan psikologis akibat paparan kasus berulang. Oleh karena itu, setiap penanganan kasus harus didahului penilaian risiko dan penyusunan rencana keselamatan.

Kebijakan baru difokuskan pada empat pilar utama: penguatan SOP keselamatan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan keamanan diri dan respons darurat, penyediaan sarana keamanan serta perlindungan data, dan penguatan mekanisme dukungan bagi petugas.
Implementasinya meliputi tiga fase: sebelum bertugas, petugas menilai risiko dan menyusun rencana kunjungan; saat bertugas, mereka menjaga posisi aman, menggunakan komunikasi tenang, dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu; serta setelah kegiatan, setiap insiden dilaporkan, data diamankan, dan evaluasi keselamatan dilakukan.

DPPPAKB menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, melibatkan pemerintah provinsi, DPPPAKB kabupaten/kota, UPTD PPA, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan penyedia bantuan hukum. Pembagian peran yang jelas serta jalur komunikasi efektif diharapkan menghasilkan penanganan kasus yang terpadu.
Langkah prioritas selanjutnya meliputi inventarisasi kebutuhan keselamatan petugas, peninjauan atau penyusunan SOP, pelaksanaan pelatihan dan simulasi situasi berisiko, serta penguatan jaringan konsultasi hukum dan dukungan psikologis. Monitoring dan evaluasi akan memastikan kebijakan diterapkan konsisten, mencakup ketersediaan SOP, partisipasi pelatihan, penilaian risiko, perlindungan data, pelaporan insiden, dan tindak lanjut rekomendasi.
Dengan kebijakan ini, DPPPAKB Kalsel berharap tercipta lingkungan kerja yang lebih aman bagi petugas sekaligus menjaga kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak, sehingga layanan tetap responsif, terkoordinasi, dan berfokus pada kepentingan terbaik korban.


